Sekali Lagi Ahok Terbukti Anti Korupsi, Tapi Anies dan Sandi Tersandung Laporan Korupsi dan Penggelapan Tanah Bapak Angkat Ahok sudah membuktikan bahwa ia orang yang bersih dari korupsi.
Ia bahkan menjadi palang pintu bagi para koruptor, baik dari DPRD yang berkantor di Kebon Sirih dan para pejabat di seluruh SKPD Jakarta yang punya niat menggasak APBD. Ahok juga adalah gubernur yang tidak takut siapa-siapa dalam membela langkahnya menjaga APBD. Ia hampir saja dilengserkan oleh DPRD karena sikapnya yang tegas dalam penyusunan APBD yang bebas dari kepentingan phak-pihak yang tidak berhak.Akhirnya uang sebesar Rp 12 Triliun bisa diselamatan.
Ahok yang tidak mau bermanis-manis dengan para koruptor lalu dituduh melakukan korupsi besar-besaran dalam pembelian tanah RSSW. Ia juga dituduh melakukan korupsi pada proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Tapi KPK membela Ahok, tidak ada bukti bahwa ia telah melakukan korupsi. Lalu yang dijebloskan KPK menjadi penghuni rutan justru adalah anggota DPRD dari partai yang paling getol untuk menjadikan Ahok tersangka korupsi.
Muhammad Sanusi dari Partai Gerinda, terkena OTT oleh KPK, dan langsung dipasangkan jaket oranye. Sekarang Indonesia diramaikan oleh korupsi berjamaah e-KTP. Pelaku utamanya adalah anggota DPR Komisi II yang menjadi mitra Kemendagri. Ahok pada waktu itu adalah anggota DPR Komisi II.
Semua anggota komisi II termasuk dalam daftar penerima dana hasil korupsi e-KTP. Satu-satunya nama yang tidak tercantum sebagai penerima dana korupsi e-KTP itu hanya nama Ahok. Jadi sekali lagi, Ahok membuktikan bahwa Ia memang sudah sejak lama anti korupsi. Bahkan ada beberapa cerita terkait dengan sikap dan pandangan Ahok tentang e.KTP.
Pertama ia tidak setuju dengan proyek e-KTP itu karena biayanya sangat besar, hampir 6 triliun rupiah. Kedua, ia justru memberi saran masukan kepada Ketua Fraksinya di DPR untuk mengganti e-KPT dengan KTP yang juga berfungsi sebagai kartu ATM yang diterbitkan oleh BPD-BPD daerah. Dengan KTP semacam itu, maka biayanya akan jauh lebih murah dan diperoleh manfaat lebih, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi nasabah bank. Tapi saran masukan Ahok itu ditolak, dan akhirnya Proyek e-KTP tetap dilaksanakan,
Ternyata, proyek itu menjadi main-mainan perusahaan pemenang tender yang sebenarnya sudah diatur untuk menjadi pemenang. Proyek e-KTP itu dikontrakkan lagi kepada sebuah perusahaan di Amerika. Akibatnya, data penduduk Indonesia tersimpan pada server perusahaan Amerika itu.
Lalu terjadi keterlambatan. Bahkan sekarang masih ada 7 juta lagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP yang oleh KPU dijadikan syarat untuk mendapatkan hak sebagai pemilih dalam Pilkada. Rupanya formulirnya habis dan harus dipesan dulu ke perusahaan pencetaknya di Amerika. Jadi proyek e-KTP betul-betul menjadi brantakan, dan akan menjadi proyek setengah gagal.
Sedangkan pada waktu yang sama, puluhan pejabat tinggi negara dan politikus memanfaatkan dana proyek e-KTP yang sebelumnya sudah di mark-up, untuk memperkaya diri secara berjamaah. Lalu bagaimana kabar cagub dan cawagub Jakarta lainnya, yakni Anies dan Sandi? Bersihkah mereka? Yang jelas menurut pemberitaan dan sebuah artikel di Kompasiana, Anies dilaporkan ke KPK karena menghamburkan dana proyek pada sebuah pameran internasional di Hamburg -Jerman.
Dana Proyek itu Pameran itu sedemikian besarnya mencapai Rp 140 Milyar, hampir mendekati biaya kunjungan dan plesiran Raja Salman dan 1500 pengiringnya ke Indonesia, yang hanya menghabiskan Rp 160 Milyar. Memang ada pembelaan dari Gunawan Muhammad (GM) yang waktu itu menjadi ketua pameran Indonesia.
Tapi pertanyaa pokok belum terjawab, kenapa biayanya sedemikian besarnya? Sampai saat ini Anies masih diam dan tidak memberikan jawaban. Selain itu ada pula berita yang menyebutkan Anies membiarkan dana sebesar Rp 23 Triliun lolos untuk biaya guru bersertifikat.
Ternyata berdasarkan hasil temuan Menkeu, dana sebesarnya itu belum diperlukan karena orang yang akan menerimanya belum ada. Yang menjadi pertanyaan kenapa Anies Baswedan selaku Mendikbud pada waktu itu membiarkan dana itu lolos, menjadi anggaran di Kementerian yang ia pimpin? Apakah ada niat terselebung di balik lolosnya dana berlebih tersebut? Yang lebih parah lagi adalah Sandiaga Uno. Ia barusan dilaporkan ke Polisi oleh bapak angkatnya, Edward Suryajaya. Ia tega menggelapkan tanah miliki bapak angkatnya, dan tidak ada kemauan baik untuk menyelesaikannya.
Pada hal bapak angkatnya itu telah membiayai kuliahnya di Amerika, menjadikannya petinggi di perusahaannya dan bahkan ikut membantu pesta perkawinannya. Jadi pada pilkada Jakarta putaran kedua nanti, rakyat Jakarta jangan sampai tertipu oleh mulut manis cagub atau cawagub yang akan membela kepentingan mereka. Itu biasanya hanya janji-janji kosong, yang segera dilupakan setelah mereka terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur.
Yang perlu dipertimbangkan adalah track record dan kinerja sang Cagub dan Cawagub selama ini. Tapi yang lebih penting lagi, mereka dalam waktu yang panjang terbukti anti korupsi dan kekayaannya bersih dari yang penghasilan dari kejahatan korupsi atau kecurangan.
